RDP DPRDSU Dan PT Aquafarm Mudhorat tak Bermanfaat

Harian Metro Khatulisiwa.Com                                MK Mengungkap Peristiwa untuk kesejahteraan   Sekretariat: Jln TA Hamzah Gg Melati II No 32 Sei Agul Medan Sumatera UtaraNo Telp: 061-8443168 HP 0813 6200 0086 Rekening Bank Sumut: Cabang Utama No: 100.02.04.008647-1
---------------------------------------------------------------------------------                                      Rabu, 23 Mei 2012                                            Kontribusi PAD dan Masyarakat Tidak Signifikan    

                Fotho: Danau Toba Nan Indah Di Tanah Batak Sumut
                                                   




Medan, Metro Khatulistiwa. Online                    Danau Toba nan indah titipan Sang Pencipta, aset  dunia, kebanggaan bangsa Indonesia dalam ranah alam yang dapat menyejuk jiwa di bumi khatulistiwa punya cerita sejak dahulu kala diam membisu seribu bahasa dalam  wacana keagungan Tuhan Yang Maha Kuasa haruskah kita tega biarkan binasa, karena asa, disasa tangan-tangan pemangsa mencari selumbar sasa penyedap rasa???

       Para Legislatif buka mata dan berbicara dalam forum terbuka yakni Politisi Pardai Damai Sejahtera (PDS) dari Komisi C Ir Marsal Hutasoit, menyampaikan agar PT Aquafarm Nusantara segera hengkang dari Danau Toba. Karena perusahaan budidaya ikan Nila asal Swiss tersebut, telah merusak ekosistem Danau terindah dan terbesar di Asia Tenggara itu dan Aquafarm terbukti hanya meninggalkan kotoran ikan bagi warga Sumut, sedangkan konstribusi bagi pendapatan asli daerah (PAD) dan masyarakat tidak signifikan, kata Ketua Komisi C DPRD Sumut Marasal Hutasoit..  saat memimpin rapat dengar pendapat (RDP) gabungan Komisi B dan C DPRD Sumut dengan PT Aquafarm Nusantara  di Gedung Dewan, Selasa (22/5).

     Hanya karena  kehadiran Aquafarm di Danau Toba lebih banyak menimbulkan mudhorat ketimbang manfaat. Karena perusahaan hanya mementingkan keuntungan,tanpa konstribusi maksimal bagi warga sekitar dan bagi penambahan PAD Sumut.

        Lebih lanjut mudhoratnya terbukti lebih besar ketimbang manfaatnya bagi rakyat, sebaiknya memang Aquafarm segera hengkang dari Danau Toba. Mungkin akan lebih bermanfaat bagi warga jika bisnis dikawasan itu merupakan bisnis mendukung pariwisata. Bukan perusahaan yang malah merusak objek wisata", jelas Wakil Ketua Komisi C DPRD Sumut Drs Pasiruddin Daulay menimpali.

        Sementara menurut Wakil Ketua Komisi B DPRD Sumut,T Dirkhansyah Subhan Ali menyampaikan bahwa Salah satu poin kesimpulan RDP gabungan Komisi B dan C DPRD Sumut adalah merekomendasikan agar pihak terkait mengevaluasi izin PT Aquafarm Nusantara. Pemprovsu diharapkan untuk tidak  terkecoh dengan kelicikan pihak perusahaan, apalagi terbukti mereka nekad menggunakan air danau sebagai peternakan ikan walau tidak mengantongi izin APU, rekomendasi agar Aquafarm segera hengkang dan menutup operasionalnya di Danau Toba, sudah merupakan rekomendasi kedua kalinya dari DPRD Sumut. Namun itulah hebatnya Aquafarm, tetap beroperasi walau saat ini malah sama sekali tidak memiliki izin Air Permukaan Umum (APU), demikan ungkap T Dirkhansyah Subhan Ali menambahkan.

         Selanjutnya Anggota Komisi C DPRD Sumut Meilizar Latif juga mempertanyakan tanggungjawab PT Aquafarm Nusantara, sebagai perusahaan besar yang memanfaatkan Danau Toba terkait tercemarnya air danau tersebut dan  mendesak agar PT Aquafarm harus menyediakan teknologi yang bisa mengolah limbah yang dihasilkan dari Keramba Jaring Apung (KJA), yang dikelola oleh perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) tersebut.

          Pengamatan para Anggota Dewan di permukaan saja, air Danau Toba sudah terlihat begitu tercemar dengan adanya perubahan warna dan bahkan menimbulkan bau. Memang masyarakat juga ada memiliki keramba, tapi kan jumlahnya tidak sebanding dengan yang dimiliki PT Aquafarm, imbuh Meilizar Politisi Demokrat ini.

           Sedangkan Sekretaris Komisi C DPRD Sumut Effendi Napitupulu mengkritik sistim produksi yang diterapkan PT Aquafarm Nusantara, yang beroperasi di Danau Toba dan Serdang Bedagai tersebut. Sebab, katanya, dengan menguasai hulu sampai hilir, maka tidak ada ruang yang diberikan kepada masyarakat setempat untuk bisa menikmati kehadiran perusahan pengekspor ikan Nila asal Sumut tersebut.

          Diungkapkan Napitupulu dengan tegas  Mulai dari pembibitan, penumbuhan, pengangkutan dan ekspor ke Amerika dan Eropa, tak satupun yang tidak dikelola PT Aquafarm. Bahkan, sisa-sisa ikan yang tidak diekspor saja, masyarakat sangat sulit bahkan tidak bisa membelinya dari perusahaan ini. Jadi, perusahaan ini hanya mengambil untung saja," tegasnya.

              Asisten Direktur PT Aquafarm Nusantara Rudi Hertanto mengakui kesalahannya jika pihaknya tidak memiliki pengolahan limbah. Namun, katanya, pihaknya terus meminimalisir pencemaran dengan melakukan pemilihan pakan ternak dan memakai jaring yang mampu menghadang pakan tidak ke luar dari tambak.

               Rudi Hertanto mengakui produksi mereka seratus persen ekspor, namun selalu melaksanakan CSR yang selama ini memang jarang terekspos di media. Untuk pencemaran, kami pastikan tidak ada pencemaran, karena seratus persen pakan yang kami berikan adalah pakan terapung dan selalu habis dimakan ikan,pungkas Rudi Hertanto (Janfrico/ Hisar)

Harian Metro Khatulisiwa.Com                                MK Mengungkap Peristiwa untuk kesejahteraan   Sekretariat: Jln TA    Hamzah Gg Melati II No 32 Sei Agul Medan Sumatera UtaraNo Telp: 061-8443168 HP 0813 6200 0086 Rekening Bank Sumut: Cabang Utama No: 100.02.04.008647-1
---------------------------------------------------------------------------------

DPRDSU Minta: Pelaksanaan PDT Ditangani Disbudpar Sumut

Medan, Metro Khatulistiwa Online. Pesta Danau Toba (PDT) even Pempropsu sebagai pelaksana dan anggarannya juga ditampung di APBD Propsu setiap tahun, sehingga pelaksanaannya dapat diketahui secara nasional maupun internasional menjadi usulan DPRDSU melalui Komisi B dalam  rapat dengar pendapat dengan Disbudpar (Dinas kebudayaan dan pariwisata) Sumut, disampaikan wakil ketua komisi T Dirkhamsyah Abu Subhan Ali MAk, Rabu,(23/5) lalu di Gedung Dewan.

Anggota Komisi B DPRD Sumut Brilain Moktar, Layari Sinukaban dan Rijal Sirait mengusulkan melalui rapat tersebut agar PDT diambil alih Pempropsu cq Disbudpar Sumut sebagai pelaksana, agar perlaksanaannya tidak lagi berubah-ubah atau mundur dari jadwal yang ditentukan.
“Kami mendengar pelaksanaan PDT 2012 ditunda dari jadwal yang sudah ditetapkan panitia bulan Juni 2012. Ini menunjukkan panitia diduga tidak siap. Diduga, terkendala dengan anggaran dari APBD Sumut, karena proposal permohonan bantuan dana pendukung PDT ke Disbudpar Sumut diajukan April 2012, sedangkan pelaksanaannya semula dijadualkan Juni 2012,” jelas Dirkhansyah


Dirkhansyah menyampaikan,  jika PDT dijadikan kalender event Pempropsu, nomenklatur anggarannya dapat dicantumkan pada Disbupar Sumut, sehingga dapat dipertanggung-jawabkan, bukan dialokasikan di biro Binsos, karena PDT tidak terlepas dengan objek wisata Danau Toba. “Disini Pempropsu tidak harus lepas tangan dan menyerahkan kepada biro binsos,” ujar Diky.
Dalam kaitan ini, Rijal maupun Brilian Moktar menyarankan, semua pihak baik Pempropsu, lembaga legislative maupun 7 kabupaten/kota erat kaitannya dengan kawasan Danau Toba harus duduk bersama membahas jadual tetap PDT menjadi kalender event Pempropsu

Sementara Brillian Moktar SE dari F PDI- Perjuangan menyampaikan “Jadwal PDT hendaknya jadi kalender kegiatan Pempropsu tiap tahun. Kalau event itu sudah teragenda tiap tahun, Pempropsu melalui Disbudpar bisa membuat semacam buklet atau buku informasi ditempatkan di bandara, pelabuhan atau hotel-hotel, sehingga mancanegawa mengetahui bulan berapa PDT dilaksanakan,” ujar Brilian.

Untuk itu, Dirkhansyah minta Disbudpar Sumut melakukan pendataan objek wisata disetiap Kabupaten/Kota di Sumut, karena banyak potensi pariwisata di Sumut belum terangkat untuk dijual ke luar, seperti pulau Salanamo dan Pulau Pandang di Kabupaten Batubara, upaya promosi digerakkan dalam menarik wisatawan mancanegara khususnya China. “Dari studi banding Komisi B ke Beijing China, Duta Besar Indonesia di China menawarkan kepada Komisi B tentang apa yang mau dijual dari Sumut. Tawaran ini merupakan tantangan bagi Disbudpar di Sumut,” ujarnya..

Kadisbudpar Sumut Naharuddin Dalimunthe menyebutkan, Disbudpar Sumut tidak terlibat dalam pelaksanaan PDT, tapi hanya memfasilitasi dan dilakukan kepanitiaan sesuai proposal yang ditembuskan kepada Disbudpar Sumut dalam pengajuan permohonan dana,  kami tidak bisa mengusulkan anggaran PDT, tapi hanya bersifat bantuan. Untuk itu, kami baru akan mengajukan dana pendukung Rp5 M di P-APBD 2012, karena di APBD 2012, kami tidak ada mencantumkan dana pendukung PDT 2012, sebab proposal yang diajukan April 2012,” ujarnya.

Dinas Pariwisata Sumut pada dasarnya sangat setuju dan menyanggupi kalau kegiatan PDT menjadi agenda kegiatan Dinas Pariwisata Sumut untuk agenda Tahun 2012 nanti siap imbuh Naharudin.(Hisar/Janfrico)