Sabtu, 28 April 2012


Harian Metro Khatulistiwa.Com                                MK Mengungkap Fakta demi kesejahteraan Sekretariat: Jln TA Hamzah Gg Melati II No 32 Sei Agul Medan Sumatera UtaraNo Telp: 061-8443168 HP 0813 6200 0086 Rekening Bank Sumut: Cabang Utama No: 100.02.04.008647-1

===============================================================
 DPRDSU Desak  Plt Gubsu-Bupati dan Mendagri Selesaikan Polemik Tapal BatasSumut-Riau
Laksanakan Putusan MK dan SK Menhut No .44/2005 Tidak Berlaku Lagi
Medan, SSMP. Com
Komisi  A DPRDSU Mendesak Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho ST dan para bupati/walikota  di Sumut meminta menhut RI tidak lagi mengutak atik keberadaan masyarakat  di kawasan hutan produksi .putusan MK (Mahkamah konstitusi) Nomor 45 /PUU-1X/2011 Tertanggal 21 pebruari 2012 , mengisyaratkan  konflik masyarakat dan perkebunan di hutan produksi akan segera  berakhir karena dengan keluarnya keputusan MK tersebut otomatis “kekejaman “ SK menhut no 44 /2005 tentang penunjukan kawasan hutan tidak akan berlaku lagi atau gugur dengan sendirinya  penegasan itu di ungkapkan anggota komisi ADPRDSU  H Ahmad Ikhiyar Hasibuan kepada Bupati di Sumut bersama sama Plt Gubsu harus menemui Menhut  dan mendagri di Jakarta guna menuntaskan konflik  yang selama ini terjadi di hutan produksi sumut  pasca keluarnya putusan   MK tersebut  ujar Ikhyar Hasibuandi  Jumat, ( 28/4 )
Menurut Ikhyar Hasibuan yang paham betul soal UU kehutanan ini  dengan  tidak berlakunya SK Menhut no 44/2005,tentunya membawa  konsekuensi hukum bagi daerah ini baik dalam menyikapi  permasalahan penunjukan kawasan hutan yang di nilai banyak kekeliruan maupun terhadap pengesahan Ranperda  RTRW (Rencana tataruang wilayah) provinsi sumut maupun kabupaten /kota.putusan MK itu harus di mamfaatkan pemprovsu danpemkab di Sumut untuk melakukan pembenahan sector kehutanan ,agar segala konflik bisa di tuntaskan dan memberi mamfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat terutama yang selama ini wilayah perkampungan ,fasilitas umum ,termasuk tempat ibadah yang di klaim masuk kawasan hutan sesuai SK Menhut No 44/2005 dengan sendirinya tidak akan berlaku lagi”katanya”selama ini ,kata Hasibuan bahwa Bupati/Walikota di Sumut tidak menjalankan otonomi seluas-luasnya karena kawasan yang akan di mamfaat kan dalam berbagai bidang.  
Seperti perkebunan ,pertambangan ,perumahan ,dan permukiman maupun sarana dan prasarana lainya,masuk sebagai kawasan hutan yang tidak bisa di ganggu gugat .karenanya, desakan ke menhut dan kemendagri harus segera di lakukan ,sehingga putusan MK tersebut dapat segera di sosialisasikan dan di laksanakan.ikhyar hasibuan menegaskan dengan tuntasnya masalah hukum areal hutan produksi akan mendatangkan banyak mamfaat bagi pemkab /pemko di sumut.bahkan akan ada kepastian hukum bagi masyarakat dan perkebunan untuk berusaha di areal hutan produksi yang selama ini selalu terasa terancam  akan digusur dan di tangkapi dengan dasar SK Menhut No 44 /2005
Selain itu pemkab juga dapat memperoleh masukan dari pendapatan PBB yang selama ini tidak dapat di tagih akibat tidak adanya kepastian hukum soal status areal yang mereka kuasai di areal hutan produksi . kewenangan bupati juga sering terbelenggung terutama soal pemberian ijin karena tidak jelasnya status hukum areal yang di usahai  dengan jelasnya kepastian hukum berusaha di areal hutan produksi ,bupati/wali kota dapat memberikan ijin yang di perlukan . (Janfrico/Hisar)

Kamis, 26 April 2012

DPRDSU Nurhasanah SSos Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia

Perempuan Harus Miliki Kompentensi dan Tegar
Medan, MK. Com
 Ada banyak maslah dan tantangan yang selalu terjadi kepada kita kaum perempuan atau wanita namun kita tidak boleh mundur, mentok mencari solusi dan kita harus memiliki kompetensi keberanian, mandiri yang takut akan Tuhan, demikian papar Anggota DPRDSU Nurhasanah SSos di Gedung Dewan Jln Imam Bonjol Medan. Selasa, (24/4)

Sebagai Ketua kaukus Perempuan Politik Indonesia Sumut menjelaskan kalau kita menyadari dan percaya  diri  dan yakin bahwa Tuhan itu baik pasti  kunci sukses dapat kita raih dengan  menemukan berbagai pendapat tentang kunci sukses. Setiap orang punya ide sendiri tentang cara mencapai kesuksesan.
saya  banyak mengalami masalah  dan  pelajari saya terus berusaha menemukan ada beberapa komponen inti untuk sukses dan tanpa komponen-komponen ini saya mungkin tidak akan sesukses seperti yang saya inginkan, jelas Nurhasanah kepada media ini

Jika anda ingin sukses maka terapkan komponen-komponen kunci sukses berikut ini..
Ini merupakan kunci sukses pengusaha, kunci sukses berwirausaha, kunci sukses bisnis, kunci sukses hidup, dan apapun sukses yang anda inginkan, yakni antara lain ujar, Nurhasanah mengaku mantan wartawan

Mindset (pola pikir)  Tanpa pola pikir sukses sisa komponen ini tidak akan memiliki kekuatan maksimal saya  harus memutuskan untuk menjadi sukses, harus percaya Anda akan berhasil dan kemudian melakukan apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Orang-orang sukses memiliki pola pikir menjaga mata mereka pada tujuan. Sepanjang jalan mereka menemukan banyak rintangan, tapi bukan berfokus pada rintangannya, rintangan tidak akan membuat mereka mencari-cari alasan untuk menyerah, tapi orang sukses memiliki pola pikir  yang sehat  selalu mencari solusi. Wooiii.. ingat cari solusi bukan alasan!

Contoh sederhana seperti yang anda alami juga saya alami namun kita harus kuat, tegar dan kokoh tetap mencintai diri sendiri, anak-anak, dan sanak famili. Melakukan segala aktivitas secara fokus dan  saya selalu menasihati agar tetap FOKUS FOKUS FOKUS FOKUS dan FOKUS (sampai 5x) yang menunjukan bahwa fokus itu sangat penting, kemudian cobalah terbuka terhadap mertua kalau ada masalah dengan suami, tegas Nurhasanah

Pikiran kita mungkin nyasar beberapa ratus kali per hari. Ketika kita sadar bahwa kita sedang keluar dari fokus kita maka kita harus bisa mengakui itu dan kembali untuk fokus pada tugas di tangan dan pada tujuan jangka panjang Kita. Mengingatkan diri dari tujuan Anda akan membantu Anda mendapatkan kembali fokus Anda lebih cepat.

Nurhasanah berjanji akan membantu masalah yang anda hadapi, bahkan ia mau rela membantu karena itu tugas kita sebagai manusia ciptaan Tuhan harus peduli sesama tanpa pandang bulu ujar anggota legislatif yang memiliki wajah ayu, luwes dan vokal ini sambil tersenyum manis memakai gaun kebaya bordir krem serasi dengan jilbabnya. (Janfrico/hisar)

Jika Masyarakat Siap Dukung

Kapoldasu Siap Maju Pada Pilgubsu

Medan  MK. Com 
Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Wisjnu Amat Sastro mengaku , ”Seperti air mengalir saja. Kalau jodoh, tentu tak kemana,” kata Wisjnu Amat Sastro di Medan, Rabu (25/4) artinya jika didukung masyarakat dirinya tidak menolak dan siap dicalonkan menjadi Gubernur Sumatera (Gubsu) masa bakti 2013-2018.

Pertemuan penuh keakraban dengan pengurus PWI Sumut itu, Kapoldasu menjelaskan komitmen jajarannya tetap terbuka dan siap bersinergi dengan seluruh komponen masyarakat Sumut terutama dalam menciptakan suasana dan stabilitas keamanan yang kondusif.

”Sinergitas segenap komponen masyarakat ini sangat dibutuhkan dalam mendukung dan menciptakan suasana yang aman dan damai. Dengan sinergi yang terbangun dan kondisi kondusif yang tercipta akan sangat berpengaruh pada stabilitas keamanan daerah. Dengan stabilitas keamanan daerah, maka proses pembangunan di segala bidang akan berjalan sesuai harapan bersama,” jelas Kapoldasu.

Lebih lanjut penanganan kasus delik pers pasca penandatangan kesepakatan bersama (MoU) antara Kapolri dan Dewan Pers pada peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 9 Februari 2012 di Jambi, kata Wisjnu, Polda Sumut akan mengikuti point-point kesepakatan tersebut dan akan membicarakannya lebih teknis dengan komunitas pers termasuk PWI Sumut.

” Kasus-kasus jurnalistik yang terkait pemberitaan harus ditangani melalui UU No.40 tahun 1999 tentang Pers, namun apabila tidak terkait pemberitaan pihak kepolisian menggunakan pasal-pasal KUHAP, saya sangat sependapat,” tegas Kapoldasu.

Sementara nanti pada peringatan Hari Buruh 1 Mei, Kapolda Sumut akan siap bekerja semaksimal mungkin dan berharap organisasi buruh yang akan berunjukrasa dapat berkumpul di Lapangan Merdeka Medan. ”Saya ajak para buruh untuk berunjukrasa secara damai, tidak mengganggu aktivitas masyarakat, apalagi sampai bertindak anarkis.

Ditambahkannya Silahkan membuat ikrar untuk tujuan kesejahteraan buruh. Jika buruh sejahtera, tentu bangsa ini akan maju dan damai, dan ditambahkankan berunjuk rasa juga bagian dari demokrasi ”  imbuhnya Kapoldasu dengan ramah dan senyum.  (Janfrico/Hisar)

Senin, 16 April 2012

HUT Ke 64 Tahun Propsu Diwarnai Interupsi Saat

DPRDSU  Rapat Paripurna Istimewa DPRDSU di Aula Martabe Propsu
Medan Metro Khatulistwa. Com
 Rapat Paripurna Istimewa bersamaan Peringatan HUT ke-64 Provinsi itu diwarnai interupsi sejumlah dalam rapat paripurna DPRD sumut  di Aula Martabe Pemprov Sumut di Medan, Senin, (16/4) interupsi pertama disampaikan anggota Fraksi Partai Golkar Richard Lingga.
Anggota legislatif itu menyampaikan kekecewaannya terhadap penyelenggaraan pagelaran seni budaya dan peresmian Gedung Serba Guna Sumut pada Sabtu (14/4) malam.

Interupsi tersebut berdampak pada Pelaksana Tugas Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho terpaksa harus menunda pidatonya.yakni  dari Anggota DPRDSU Richard mengungkapkan  kekecewaan itu muncul karena pagelaran seni budaya tersebut dinilai sama sekali tidak mencerminkan upaya pelestarian kebudayaan,

Hal ini disamampaikan sebagai ungkapan rasa kekecewaan tersebut agar Pempropsu memperbaiki kinerja dan komitmen  dalam melestarikan kebudayaan di daerah itu lebih baik .

Namun interupsi tersebut diprotes anggota DPRD Sumut lainnya yakni Effendi Napitupulu (Fraksi PDI Perjuangan) dan Mustofawiyah (Fraksi Partai Demokrat).

Effendi meminta agar, pimpinan dewan harus menghentikan interusi tersebut agar tidak mengganggu proses rapat paripurna peringatan HUT ke-64 Provinsi Sumut itu, demikian ungkap Napitupulu
Slanjutnya ia mengharapkan, pimpinan dewan dapat mengarahkan setiap proses rapat paripurna yang disaksikan berbagai pihak tersebut maka “Rapat ini harus sesuai tujuan. Saran di luar agenda agar dihentikan,” harap Napitupulu
.
Sementara Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumut Mustofawiyah juga meminta interupsi politisi Partai Golkar itu dihentikan. dan Wakil Ketua DPRD Sumut Chaidir Ritonga berupaya menengahi dan meminta agar anggota Fraksi Partai Golkar itu menghentikan interupsi.

Wakil Ketua DPRD Sumut yang juga berasal dari Partai Golkar itu menyatakan, interupsi itu harus dihentikan karena anggota legislatif lainnya keberatan dan menyarankan Richard Lingga untuk menyampaikan keberatan dengan tulisan.

Namun Richard Lingga bersikeras untuk mengungkapkan keberatan karena merasa berhak menyampaikan aspirasi sebagai anggota legisltaif.

Melihat  sikap itu, Wakil Ketua DPRD Sumut Chaidir Ritonga menyatakan, penghentian interupsi tersebut merupakan kebijakan pimpinan dewan yang sedang memimpin rapat paripurna itu. menambahkan “Kebijakan pimpinan dewan agar (keberatan) disampaikan melalui tulisan,” katanya.
Disebabkan adanya putusan pimpinan dewan itu, interupsi tersebut dihentikan sehingga Pelaksana Tugas Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho dapat melanjutkan pidatonya di hadapan Anggota DPRDSU               ( Janfrico/ Hisar)

Rabu, 11 April 2012

Boru Batak Menuju Miss Indonesia 2012 Mari Kita Doakan Sukses

     H Kamaluddin Harahap MSi, Ksatria dan HM Afan SS berfotho bersama usai acara silaturahmi
 DPRDSU Terima Peserta Miss Indonesia 2012 Utusan Sumut
 Medan, MK.Com
DPRDSU H M Afan SS dan H Kamaluddin  Harahap MSi  memberikan Doa Restu kepada Ksatria Soldiana Elisabeth Hutagaol Putri Batak ini menjadi Duta dari  Sumtera Utara Menuju Miss Indonesia, di Ibukota Jakarta kelak berharap mengharumkan nama Indonesia khususnya Sumatera Utara di kantor DPRDSU Jl Imam Bonjol Medan  Senin (9/4)

H M Afan menyampaikan salam dari Ketua DPRDSU H Saleh Bangun bangga seraya,  memberikan dukungan serta memberikan motivasi agar Elisabeth  mempersiapkan  seluruh kompetensi dan ilmu pengetahuan yang ada. Berangkat dari wajah yang cantik, hati yang bersih dan  kerendahan hati tidak cukup tanpa disertai 'keyakinan doa dan usaha' untuk bisa ikut serta dalam mencapai 10 (epuluh) besar bukan gampang maka sebagai duta Sumut, tetap menjunjung tinggi nama Sumatera Utara.
Afan meuturkan memberikan doa restu pada elisabeth dan mengingatkan juga dalam poling sms bagi seluruh masyarakat Sumut agar Elisabet bisa menang, ujar Afan.

Sementara Kamaluddin Harahap  juga menyampaikan pesan agar Elisabet yakin dalam pemilihan Miss Indonesia nanti bukan hanya modal kecantikan paras dan perilaku namun juga harus didukung pengetahuan ilnu pengetahuan, tehnologi, seni budaya sembari mengingatkan adanya sebuah candi Portibi di Gunung Tua Tapanuli Selatan, juga Danau Toba, dan kawasan lainnya di Sumut, demikian papar Harahap

Selanjutnya Anggota Richard Lingga  dan Ksatria Sodiana Elisabeth berbincang-bincang sejenak kemudian menghantarnya menjumpai DR RE Nainggolan sebagai Tokoh Sumut yang sngat dikenal mantan sekda Propsu.

Didampingi Ibundanya tercinta Ny Hutagaol Br Manalu Ksatria Soldiana Elisabeth Hutagaol Dewi Natur Indonesia 2011merupakan warga Helvetia Medan diusianya yang masih muda beli dan masih status Mahasiswa ini mengucapkan terimakasih kepada seluruh Anggota DPRDSU yang menerima Elisabeth bersilaturahmi sekaligus memohon doa restu dan dukungan seluruh masyarakat Indonesia khususnya Sumut.  (Janfrico/Hisar)


Rabu, 10 April 2012

RDP komisi C DPRD Sumut Dengan Kanwil I Bank Mandiri Medan


Rapat Dengar Pendapat (RDP) komisi C DPRD Sumut Dengan Kanwil I Bank Mandiri Medan Selasa,(10/4) di ruang komisi C DPRDSU Jln Imam Bonjol Medan
DPRDSU Acungkan Jempol Terhadap Kinerja Bank Mandiri
Djoko Warsito: “ Siap Melayani Masyarakat Sumut dengan Clean"
                                                                                                                                                            Medan,MK. Com
DPRDSU Komisi C  menilai saat ini dunia perbankan sudah maju pesat mengingat pertumbuhan ekonomi semakin mendesak sesuai kebutuhan masyarakat khususnya Bank Mandiri sebagai Bank Pemerintah akan memberikan dampak yang positif  dapat mensejahterakan bangsa dan negara, patut kita acungkan jempol, demikian disampaikan Ketua Komisi C Ir marasal Hutasoi, didampingi Robert Nainggolan, Effendi Npitupulu, dll. Dihadiri  kepala Kantor Wilayah I Bank Mandiri (Kanwil) Medan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi C DPRDSU, Selasa, (10/4).

Sebagai lembaga keuangan Indonesia yang paling dikagumi dan selalu progresif, berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pasar, mengembangkan sumber daya manusia professional,  memberi keuntungan yang maksimal bagi stakeholder, melaksanakan manajemen terbuka peduli terhadap kepentingan masyarakat dan lingkungan, demikian disampaikan Kanwil Regional Manager Djoko Warsito saat Rapat Dengan Pendapat (RDP) di komisi C DPRD Sumut, “Kami berkomitmen membangun hubungan jangka panjang yang didasari atas kepercayaan baik dengan nasabah bisnis maupun perseorangan. Kami melayani seluruh nasabah dengan standar layanan internasional melalui penyediaan solusi keuangan yang inovatif. Kami ingin dikenal karena kinerja, sumber daya manusia dan kerjasama tim yang terbaik”.

Djoko Warsito menuturkan, “Dengan mewujudkan pertumbuhan dan kesuksesan bagi pelanggan, kami mengambil peran aktif dalam mendorong pertumbuhan jangka panjang Indonesia dan selalu menghasilkan imbal balik yang tinggi secara konsisten bagi pemegang saham”.

Djoko juga menjelaskan “Wilayah kerja Bank Mandiri Kantor Wilayah I Medan meliputi 4 Provinsi yakni, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Kepulauann Riau, Provinsi Riau, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Realisasi Program Kerja Tahun 2011 yakni, Pertumbuhan kredit dari 2010-2011, tumbuh 11.6% atau Rp. 1.930 Milyar, Pertumbuhan KUR dari 2010-2011, tumbuh menjadi 164,1% atau Rp. 202 Milyar, Pertumbuhan DPK dari 2010-2011, tumbuh 5.3% atau Rp. 813 Milyar, LCF 2011 66%, tumbuh 9.2% dari 2010 (61%). Dengan Jumlah Nasabah, simpanan Pihak Ketiga, Deposito, Giro, dan Tingkat Suku Bunga, Sektor-sektor yang dibiayai KUR dan Realisasi Tahun 2010-2011 dan Ketentuan Otoritas Kantor cabang dalam penyaluran Kredit.’

Marasal sebagai Ketua Komisi C memandang kerusakan insfrastruktur jalan-jalan saat ini sudah merupakan prioritas utam maka mlalui RDP diharapkan duni perbankan khususnya Bank Mandiri yang mau membantu  juga karena untuk kepentingan seluruh masyarakat agar usaha dunia perbankan juga maju.

Diakuinya Bank Mandiri telah banyak membantu masyarakat khususnya bagi pribadi Marasal diakuinya bahwa Bank Mandiri telah memberika KTA (Kredit Tampa Agunan mencapai ratusan juta rupiah atau dengan KTA  baik Silver, Gold dan Platinum oleh sebab itu melalui kerja sama yang  baik ini Marasal yakin Bank Mandiri siap membantu masyarakat khususnya KUR disegala bidang

Ditambahkan Marasal, “Sektor-sektor yang harus dibantu adalah dibidang Pendidikan dan jangan hanya di sektor Peternakan, Pertanian saja namun, di sektor Pendidikan haruslah diperhatikan juga  bila perlu di berikan Beasiswa untuk pendidikan” harap Hutasoit. (Janfrico Hisar)







Varia DPRDSU

BNI Siap Berikan Pelayanan Kinerja The Bank Of Choice
DPRDSU dan BNI  Sepakat Tingkatkan Pembangunan Di Sumut 

                                                                                                                                                                                                   
Medan, MK.Com
 “Kepedulian  dan tanggung jawab BNI  terhadap lingkungan  dan social masyarakat CEO BNI Wilayah  Medan Achmad Santosa Miad (Cecep)  menyampaikan kan, bahwa  BNI menjadi acuan  pelaksanaan kepatuhan  dan tata kelola  perusahaan yang baik , di Wilayah  Kerja BNI Kantor wilayah Medan meliputi provinsi Aceh dan Sumatera Utara, bahwa total Outlet saat ini sejumlah 88 Kantor,Sentra kredit dan 371 ATM,” demikian disampaikan  Cecep saat agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPRDSU Komisi C Jln Imam Bonjol Medan

Lebih lanjut Achmad menuturkan, “ Realisasi  Program kerja di Tahun 2011, penambahan outlet dan ATM yang masuk dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) BNI di provinsi  Sumatera Utara adalah penambahan  1KLN dan 7 KK serta 46 ATM.untuk tahun 2012s.d februari 2012 telah di buka 5 KK di Sumut dan di rencanakan  penambahan ATM sebanyak 52 unit, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK)di provinsi Sumatera Utara per 31-12-2012 mencapai RP 8,45 Trilyun atau meningkat  13,87% dari tahun sebelumnya . Peningkatan ini terutama di produk giro dan tabungan .” tuturnya

DPRDSU Komisi C dan BNI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) , penuh keakraban dan kekeluargaan CEO BNI Wil Medan Achmad Santosa Miad (Cecep) menjelaskan , “BNI merupakan Bank yang unggul,terkemuka dan terdepan  dalam layanan dan kinerja Memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada seluruh nasabah,dan selaku mitra pilihan utama (the bank of choice), sehingga dapat meningkatkan nilai investasi  yang unggul bagi insventor, menciptakan kondisi terbaik  sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya  dan berprestasi ,”  demikian disampaikan Cecep
“Kepedulian  dan tanggung jawab  terhadap lingkungan  dan sosial  Achmad memaparkan, BNI menjadi acuan  pelaksanaan kepatuhan  dan tata kelola  perusahaan yang baik , di Wilayah  Kerja BNI Kantor wilayah Medan meliputi provinsi Aceh dan Sumatera Utara, bahwa total Outlet saat ini sejumlah 88 Kantor,Sentra kredit dan 371 ATM,” demikian papar Achmad

Lebih lanjut Achmad menuturkan, “ Realisasi  Program kerja di Tahun 2011, penambahan outlet dan ATM yang masuk dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) BNI di provinsi  Sumatera Utara adalah penambahan  1KLN dan 7 KK serta 46 ATM.untuk tahun 2012s.d februari 2012 telah di buka 5 KK di Sumut dan di rencanakan  penambahan ATM sebanyak 52 unit, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK)di provinsi Sumatera Utara per 31-12-2012 mencapai RP 8,45 Trilyun atau meningkat  13,87% dari tahun sebelumnya . Peningkatan ini terutama di produk giro dan tabungan .” tuturnya

“Peningkatan penghimpunan DPK juga diikuti pertumbuhan jumlah nasabah yang per 31-12-2012 mencapai 662.005 nasabah   atau tumbuh sebanyak 12,13%(bertambah 71.633 rekening) , untuk pemula  di sediakan produk BNI Tabungan Anak yang tidak di kenakan biaya dan tetap di berikan bunga s.d saldo rp 100 ribu, BNI juga aktif dalam menyalurkan Tabunganku di Sumut, dimana per Desember 2011 mencapai RP.36,86M atau 63,88%dari saldo tabunganku di seluruh perbankan, ujarnya lagi.
Achmad menjelaskan,

Sementara Anggota DPRDSU Ketua Komisi C Ir Marasal Hutasoit dari FPDS mennjelaskan, “ BNI di Wilayah Kerja Provinsi Aceh meliputi Aceh dan Sumut sesuai Visi misi dalam Realisasi ProgramKerja Tahun 2011 dan 2012 sudah cukup tinggi dan cukup baik,  pencapaian produk tabungan BNI di Sumut 2010-2011  tingkat suku bunga simpanan Tabungan, Deposito, maupunGiro dari segi tering produk, suku bunga mencapai 2,75% BNI TAPLUS   Bisnis, Emerald Saving, Devosito Rupiah, Valas USD, Valas Non USD, harus dapat menyentuh juga pada rakyat kecil sehingga pembangunan infrastruktur di Sumut semakin baik  maka BNI pun semakin baik pula,”harap Hutasoit


 “ Penyaluran KUR BNI disumatera Utara tahun 2011 mencapai RP 200,43 MILLIAR  Dengan jumlah debitur  sebanyak 4.061 orang  Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya  sebesar RP 80,94 Miliar  dan bertambah  2.616 debitur, pembiayaan terbesar masih di sub sektor perdagangan, Restoran &Hotel, Untuk di kota Medan ,Kantor Cabang tidak  di berikan otoritas penyaluran kredit namun telah  di serahkan di sentra –sentra kredit yaitu sentra kredit kecil (SKC),sentra kredit menengah (SKM) dan sentra kredit konsumen (SKK).Hal ini di lakukan untuk optimalisasi  pelayanan dan penetrasi pasar .

Kemudian dijelaskannya, kembali  “Untuk kantor cabang di luar kota medan tetap memiliki kewenangan menyalurkan kredit(Produktif dan komsumtif)dengan kewenangan terbatas ,kecuali cabangpematang siantar hanya untuk kredit komsumtif sedangkan kredit produktif melalui SKC Pematang Siantar  Penerimaan Pajak BNI di Provinsi Sumatera Utara tahun 2011 mencapai 59,684 Miliar dominan adalah Pasal 4 ayat 2 yaitu pajak atas bunga Tabungan dan GiroDeposito nasabah BNI yang dibayar serta pajak atas sewa tanah dan bangunan, setoran pajak yang diterima BNI langsung dilimpahkan ke rekening Ditjen Pajak, “demikian papar Achmad Santosa Miad

Terkait KUR di Sumut Hutasoit juga nenegaskan pencapaian target tersebut kiranya akan berdapak positf terhadap pembangunan phisik, dan bagi pekerja baik bagi personil BNI sendiri maupun di masyarakat akan merasakan juga dampak penyaluran kredit dan pungutan pajak harus lebih baik pula, dan Hutasoit yakin BNI akan menjadi  “The Bank of Choice” demikian tegas Hutasoit

Dalam kesempatan itu  Ahmad Santosa sebagai CEO BNI   menyerahkan bingkisan berupa Ulos Sadum berwana coklat keemas-emasan tanda holong  (Kasih) kepada yang mewakili DPRDSU Komisi  Ir Marasal Hutasoit, Robert Nainggolan SE Ak, Salomo Tabah Ronald Pardede SE, Muhammad nasir, Drs Effendi Napitupulu, Ramli, SE Ak dan H Ahmad Hosen HutagalungSAg  tampak kaget dan sangat gembira sebagai wakil rakyat Sumatera Utara    (JanfricoHisar) 
 DPRDSU:Perjuangkan Aspirasi Masyarakat Korban BBTNGL Butuh Kesabaran  
Medan, MK. COM
DPRDSU Ikhyar Hasibuan  dan Drs Raudin Purba merespon  keluhan  Petani Sei Lepan/Besitang Kabupaten Langkat melakukan unjukrasa ke gedung DPRD Sumut, Jln Imam Bonjol No 5 Medan,  Senin (9/4)

Raudin Purba menyambut positif  tentang  perlindungan hukum dan menuntut agar warganya Suyatno yang menjadi korban semena-mena pihak polisi kehutanan BBTNGL (Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser) dibebaskan. Warga petani yang umumnya berdomisili di dusun Barak Induk, Barak Gajah, Sei Minyak dam Sei Tiga Desa Tani Jaya dan Harapan Kita mengungkapkan, pihak BBTNGL tanpa dasar hokum yang jelas telah menangkap Suyatno di tengah jalan dan saat ini ditahan di rumah tahanan Tanjung Gusta.
Tindakan BBTNGL ini tidak professional dan masih menggunakan cara-cara manipulatif.
Dalam kaitan ini, ungkap mereka, minta Komisi A DPRD Sumut memberikan perlindungan bagi warga petani di Sei Lepan dan BEsitang terkait dengan sengketa areal pertanian warga sebagaimana kesepakatan rapat 10 Januari 2012 dengan BBTNGL, TNI dan Komisi A DPRD Sumut.
“Salah saru dari kesepakatan itu, tidak boleh ada pengusiran terhadap warga petani di Sei Lepan dan Besitang yang lahannya diklaim BBTNGL, karena masalah masih dalam proses penyelesaian pihak Kementrian Kehutanan dan BPN pusat,” ujarnya.

Warga juga menuntut Presiden SBY mencopot Menhut Zulkifli Hasan, Dirjen Perlindungan hutan dan konservasi alam Darori dan Kepala BBTNGL Andi Basrul daru jabatannya, karena sampai kini tidak berusaha menyelesaikan tata batas TNGL yang jadi subjek sengketa, tapi melakukan penggusuran terhadap warga.
PN Stabat dan Pengadilan Tinggi sudah memutuskan bahwa lokasi yang ditempati masyarakat pedaling dan pemukiman bukan TNGL, tapi tanah Negara. Karenanya masyarakat minta data konkrit kebenaran status pembatasan RNGL.

 Diharapkan Kemenhut melalui keputusannya No 640 tahun 1999 mengaktifkan kembali Kepmenhut No 277 tahun 1991 yang mengeluarkan izin kepada PT Mulyakarya Jayaco HPH seluas 47.000 ha didaerah saat ini pengungsi duduki berlaku sejak Mei 1999 berakhir Mei 2019.
Dari kondisi ini, ungkap mereka, ada upaya adu domba antara warga masyarakat di Kecamatan Sei Lepan dan Besitang terkait isu sengketa lahan yang diklaim lahan TNGL. Kalau hal ini dibiarkan bermuara pada konflik horizontal.
Menanggapi hal ini anggota Komisi A DPRD Sumut H Ahmad Ikhyar Hasibuan dan Rauddin Purba menindaklanjuti aspirasi maupun tuntutan yang disampaikan warga dengan memberikan rekomendasi dari Komisi A DPRD Sumut meminta penagguhanpenahananterhadap Suyatno.   (Janfrico/Hisar)
                                                                      






Dugaan Tindakan Semena-mena Bupati Taput Terhadap Oknum PNS                                                                        DPRDSU Akan Lapor Ke Menteri 18 April 2012  
Medan, MK .Com
Ketua Komisi A  DPRD Sumut H. Isma Fadly Pulungan Sag SH menegaskan komisinya siap  untuk memperjuangkan nasib beberapa Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Tapanuli Utara (Taput) yang mendapat sanksi pemecatan sebanyak lima orang, non job satu orang, sembilan  orang diturunkan setingkat kepangkatan dan satu orang di mutasikan,

Isma Fadly didampingi  Sekretaris Mustofawiyah, Sopar Siburian, Ahmad Ihkyar Hasibuan, Rauddin Purba, Syahrial Harahap, Rinawati, Ketua BKD Sumut Suherman dan perwakilan dari Pemkab Taput dan Drs Bernat Aruan dan PNS lainnya pada pada RDP tersebut mengatakan adanya pemecatan terhadap beberapa PNS yang dilakukan oleh Bupati Taput Torang Lumbantobing (Toluto), sangat disesalkan.

“ Komisi A akan berkunjung ke Mendagri, Menpan dan BKN 18 April 2012 nanti akan menjadi prioritas utama  untuk melaporkan masalah pemecatan beberapa orang PNS di Taput tersebut,” kata Isma menjawab wartawan saat  RDP (Acara Rapat Dengar Pendapat)  dengan  komisi A DPRD Sumut yang digelar Rapat Dengar Pendapat dengan instansi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumut terkait pemecatan PNS tersebut, di Jln Senin (9/4)

.“Kami akan berjuang  menyelesaikan persoalan ini. Untuk itu, kami harap kepada PNS yang dipecat untuk bersabar,” ujar Isma.

 Anggota DPRD Sumut Sopar Siburian SH juga menyanyangkan tindakan semena-mena Bupati Taput tersebut. “Pemecatan, mutasi  maupun penonjoban sejumlah pegawai yang dilakukan oleh Toluto, disinyalir hanya berawal dari Pilkada tahun 2009. Keluarga saya banyak tinggal di Tarutung,  ada salah seorang keluarga saya seorang guru, karena tidak mendukung Toluto pada saat Pilkada 2009, keluarga saya itu dipindahkan ke daerah yang sangat terpencil dan sampai sekarang,” beber Sopar.

 Bupati Taput telah sewenang-wenangan dengan kekuasaannya. “Sebenarnya bukan PNS yang melanggar UU, akan tetapi Bupatilah yang melanggar UU dan sumpah serta jabatan,” tuding Sopar.
Sementara itu, berdasarkan data yang diterima , Bupati Taput telah mengeluarkan Keputusan Bupati Taput Nomor: 862/09/BKD/11/2012 tentang penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil. Diantaranya, Drs Joksen.

Karena, yang bersangkutan pada tanggal 25 Juli 2011 telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan pasal 4 angka (6) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Surat tersebut ditandatangani oleh Bupati Taput Toluto pada tanggal 5-3-2010

Sementara BKD Propsu Sudarman menejelaskan bahwa tindakan Bupati Taput belum  sesuai prosedural sebab bila ada unsur yang tidak jelas maka masalah ini akan disampaikan kepada PLT Gubsu, demikian ungkap BKD Propsu  (Janfrico/Hisar)